Apa itu PPKM (Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)? Inilah Perbedaan antara PPKM dengan PSBB yang diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali

Pemerintah menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali mulai Senin lalu (11/1/2021M | 27/5/1442H). Aturan pembatasan PPKM tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatsan Kegiatan untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19. Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat berlaku selama 2 Pekan, yaitu hingga Tanggal 25 Januari 2021 (12 Jumadil Akhir 1442 H).

Sebelumnya di awal Pandemi pada Maret 2020, di beberapa daerah telah berlaku Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai dilaksanakan pada April 2020 lalu. Kedua kebijakan ini membatasi kegiatan-kegiatan masyarakat seperti Bekerja, Beribadah, Bersekolah, hingga Wisata.

Lalu, apakah Perbedaan dari PSBB dengan PPKM?

PPKM membatasi sejumlah kegiatan di Jawa dan Bali, dengan wilayah yang menerapkannya antara lain :

Adapun Pembatasannya antara lain :

    1. Membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% dan Work From Office (WFO) sebesar 25% dengan memberlakukan Protokol Kesehatan secara lebih ketat. 

    2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara Daring/Online.

    3. Sektor Esensial yang berkaitan dengan kebutuhan Pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan Jam Operasional, Kapasitas, dan penerapan Protokol Kesehatan secara lebih ketat.

    4. Melakukan Pengaturan Pemberlakuan Pembatasan, seperti :

Sementara itu, PSBB merupakan peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di berbagai daerah, seperti DKI Jakarta, Bogor, Bandung, Makassar, Sumatera Barat, Banjarmasin, Tangerang, Pekanbaru, bahkan Tegal.

Aturan PSBB tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Berikut, inilah rinciannya :

PSBB mewajibkan sebagian besar perkantoran menerapkan Bekerja Dari Rumah atau Work From Home (WFH) bagi kegiatan non-Esensial. Meski begitu, ditegaskan bahwa WFH bukan berarti meliburkan kegiatan perekonomian, tapi kembali menugaskan warga untuk bekerja dari tempat tinggal.

Peliburan tempat kerja dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait Pertahanan dan Keamanan, Ketertiban Umum, Kebutuhan Pangan, Bahan Bakar Minyak dan Gas, Pelayanan Kesehatan, Perekonomian, Keuangan,

Komunikasi, Industri, Ekspor dan Impor, Distribusi, Logistik, serta kebutuhan dasar lainnya.

Selama diberlakukan PSBB, sekolah wajib ditutup, dengan dilakukan Pembelajaran secara Daring atau Online.

Peliburan Sekolah dikecualikan bagi Instansi Strategis yang memberikan Pelayanan terkait dengan Pertahanan dan Keamanan, Ketertiban Umum, Kebutuhan Pangan, Bahan Bakar Minyak dan Gas, Pelayanan Kesehatan, Perekonomian, Keuangan,

Pembatasan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang.

Sementara itu, kegiatan keagamaan yang dilakukan di tempat umum, dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan, dan Fatwa atau Pandangan Lembaga Keagamaan Resmi yang diakui oleh Pemerintah.

Pembatasan kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum dilaksanakan dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang.

Pembatasan dalam hal ini dikecualikan untuk :

Namun, Ketiga bidang tersebut harus tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada Protokol dan Peraturan Perundang-undangan.

Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan Moda Transportasi sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi :

Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait Aspek Pertahanan dan Keamanan dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari Ancaman dan Gangguan.

Selain itu, dikecualikan untuk kegiatan yang mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman kepada Protokol dan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat pada Infografis berikut ini :

Terima Kasih : )

Wassalammu‘alaikum Wr. Wb.