Apa Itu Smart City? Inilah beberapa Indikator Smart City

Jika 3 (Tiga) Elemen ini sudah terpenuhi, maka sejumlah perangkat bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan pengguna.

Meski ada banyak pihak yang berusaha mewujudkan smart city, bukan berarti tak ada tantangan untuk mewujudkan konsep tersebut di Indonesia. Salah satu tantangan tersebut adalah harga perangkat yang tinggi dan terbilang sulit diperoleh.

 

Selain itu, belum semua daerah di Indonesia memiliki infrastruktur yang memadai untuk menunjang pemanfaatan IoT. Menurut Fanky Christian dari DPP Asosiasi Sistem Integrator dan Sekuriti Indonesia (Asisindo), pemerintah daerah setempat perlu menyediakan infrastruktur teknologi informasi sebagai langkah awal mewujudkan smart city. Setelah infrastruktur memadai, setiap daerah bisa membuat semacam data center atau command center.

Tantangan lain yang harus dihadapi adalah mempersiapkan masyarakat untuk menerima perubahan ke arah digitalisasi. Hal ini pernah disampaikan oleh perwakilan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang menyampaikan pesan bahwa tujuan pengembangan smart city adalah memudahkan pelayanan pada masyarakat.

Karena itu, ketika pihak pemerintah sudah menghadirkan layanan berbasis Teknologi informasi, masyarakat pun harus sudah siap memanfaatkannya agar pelayanan yang diberikan bisa maksimal.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pun menyampaikan komitmen mereka untuk mendukung pengembangan smart city di Indonesia. Pemerintah pusat bahkan pernah mencanangkan program 100 Smart City yang merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 514 Kabupaten/Kota. Dengan jumlah sebanyak itu, maka pengembangan smart city di daerah harus mempertimbangkan penganggaran secara matang apakah mampu bertahan memenuhi kebutuhan anggaran dalam membangun smart city.

Adapun program Menuju 100 Smart City menyasar pemerintah daerah yang telah menyiapkan berbagai infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia (SDM), serta regulasi yang mengatur kebijakan tersebut. Beberapa contoh pemerintah daerah yang menjadi peserta program ini antara lain Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, dan Kota Solo.

Adapun pembangunan kota pintar pada kawasan wisata prioritas sesuai dengan 8 (Delapan) Pilar sebagai berikut :

Sedangkan itu untuk mengembangkan Smart Village guna membangun Desa dan Kawasan yang cerdas, ada 6 (Enam) Hal yang dilakukan, yaitu :

Pendekatan pembangunan memaknai kerangka kota pintar semakin menemukan relevansinya di masa pandemi COVID-19. Ketika protokol kesehatan harus dijalankan dan membatasi tatap muka, maka pola hidup ada perubahan yang luar biasa.

Perubahan pola interaksi terlihat dari berbagai aspek kehidupan, peribadatan, bisnis, perekonomian, pendidikan, layanan publik, bahkan silaturahmi. Pembatasan-pembatasan seperti PSBB, PPKM, dan Lockdown sendiri memaksa masyarakat melakukan berbagai aktivitasnya dari jarak rumah.

Pada ranah birokrasi, digitalisasi menuju smart governance mulai digalakkan. Pelayanan publik dibuat prosedur baru melalui layanan daring, artinya krisis saat ini mengakselerasi proses digitalisasi. Dalam bidang ekonomi pembayaran digital meningkat pesat dan lonjakan luar biasa untuk produk daring.

Pembuat produk dan pemberi layanan harus pintar beradaptasi dengan perubahan pola ini. Berbagai daerah ikut berpacu adaptasi kebiasaan baru melalui berbagai layanan yang mereka berikan agar tetap poroduktif di masa Pandemi COVID-19.

Namun masih ada tantangan yang harus diselesaikan agar proses transformasi digital dan penerapan inovasi berjalan terus menerus. McKinsey membuat beberapa rekomendasi strategis atau recovery plan yang bisa dipakai pemerintah, korporasi, UMKM, maupun individu agar tetap berdaya saing, seperti :